SWARANESIA.COM – Konflik penyelesaian agraria masih terus terjadi. Pengelolaan sumber daya alam kawasan hutan sering timpang.
Ini juga berawal dari pembiaran oleh pemerintah, ketika rencana pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak melibatkan masyarakat yang ada dan hidup di wilayah yang akan dijadikan atau dibangun menjadi perkebunan baik itu HTI atau Sawit ,maka yang terjadi adalah penggusuran wilayah kelola, intimidasi terhadap petani dan penggarap, bahkan kriminalisasi terhadap petani.
Pengurus Walhi Jambi Abdullah mengatakan masyarakat yang hari ini mengelola dan menguasai kawasan hutan atau yang mengusahakan lahan dan kebun yang berada dalam izin masih dibayang – bayangi perusahaan.
Walhi juga menyebutkan Rancangan Undang-Undang Pertananahan (RUUP), saat ini sedang di bahas oleh DPR RI bersama Pemerintah, tanpa mempertimbangkan situasi sektor agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak
“DPR dan Pemerintah bersikukuh mengesahkan RUUP di akhir September tahun ini, sedangkan periode DPR akan segera habis.” Ujar Abdullah
Forum Keluarga Besar Petani Tebo meminta Bupati untuk segera Membentuk TIM Gugus Tugas Reforma Agraria di kabupaten TEBO sebagai jalan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten TEBO.
Segera menerbitkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Rekomendasi Pengurangan izin perusahaan yang berkonflik di wilayah kelola rakyat.
Menerbitkan rekomendasi pencabutan izin Perusahaan yang tidak aktif dan beroperasi di Kabupaten Tebo
Melakukan Evaluasi perizinan di sector Kehutanan dan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin perusahaan yang terbakar dikabupaten Tebo
Membekukan dan mencabut izin perkebunan sawit yang lahannya terbakar. Hentikan Kriminalisasi, intimidasi dan tindakan represif terhadap petani yang sedang memperjuangkan wilayah kelola rakyat. Stop Penggusuran lahan di wilayah Kelola Forum Keluarga Besar Petani Tebo. Segera Terbitkan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di kabupaten Tebo
Memastikan point – point yang menjadi tuntutan Forum Keluarga Besar Petani Tebo dapat direalisasikan cepat, dan menjadikan Tebo sebagai contoh yang baik dalam penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat. (Andika)
