SWARANESIA.COM, Jakarta – Melalui kepala eksekutif perusahaannya, Twitter akan melarang adanya iklan berbau politik didalam platform media sosialnya. Larangan ini akan segera berlaku pada 22 November 2019 ini. Larangan ini terpaksa diberlakukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax di ranah media sosial, terutama TWitter.
Dilansir dari Reuters, Berbeda dengan Facebook yang masih mengijinkan iklan politik untuk dimuat dalam platform mereka meski dengan sejumlah syarat, Twitter tampaknya berencana untuk melarang secara penuh keberadaan iklan tersebut dalam platformnya.
Jack Dorsey, Kepala Eksekutif Twitter mengatakan bahwa Twitter telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik secara global untuk dimuat dalam platform mereka.
Setelah Akun CEO Diretas, Twitter Matikan Layanan SMS
Sementara itu, Presiden Hermann Digital LLC, media independen yang berbasis di Los Angeles yang bekerja dengan merek langsung ke konsumen, mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan gagasan tersebut.
“Melarang iklan politik tidak merusak kampanye presiden, itu menyakiti politik lokal yang bergantung pada jangkauan dari iklan berbayar,” ujar Herrmann.
Namun, CEO Twitter memiliki alasan tersendiri, melalui akun Twitternya dia berujar bahwa selama ini penyebaran iklan melalui internet memang sangat efektif bagi para pengiklan. Lebih lanjut, hal tersebut dinilai akan membawa risiko yang besar saat digunakan dalam konteks politik. Menurutnya, iklan politik dapat mempengaruhi pilihan seseorang yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan jutaan orang.
Lewat akun Twitternya, dirinya juga menambahkan bahwa membayar untuk iklan dinilai seolah memaksa “menargetkan pesan-pesan politik pada orang-orang” dengan kekuatan yang akan “membawa risiko signifikan bagi dunia politik, di mana dapat digunakan untuk memengaruhi suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang.
Discussion about this post