SWARANESIA.COM, Jakarta – Dua pekan sudah Jenderal Polisi Idham Azis dilantik menjadi Kapolri. Sejak itu pula, kursi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim), jabatan yang ditinggalkan Jenderal Idham, kosong, tak terisi.
Saat dilantik Presiden Jokowi, 1 November 2019 lalu, Jenderal Idham berjanji akan segera menunjuk dan mengumumkan Kabareskrim baru. Namun sampai hari ini, Jumat, 15 November, posisi penting di jajaran kepolisian ini belum kunjung terisi.
Polri menyatakan kursi Kabareskrim masih digodok Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). “Saya kira Kapolri dan tim Wanjakti akan memproses mutasi termasuk Kabareskrim,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Mohammad Iqbal, di Jakarta, Senin (11/11/2019) lalu, seperti dikutip tribratanews.com.
Menurut Iqbal, posisi Kabareskrim bisa diisi oleh Perwira Tinggi (Pati) berpangkat bintang dua atau bintang tiga. “Semua berpeluang, kecuali Wakapolri (Wakil Kepala Polri) dan Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum),” katanya.
Tim Wanjakti juga sudah menerima masukan dari internal maupun pihak eksternal.
Wanjakti melakukan rapat pada Rabu (6/11/2019), tapi telegram Kapolri pada Jumat (8/11/2019), yang berisi mutasi 206 perwira Polri, tidak menyebut posisi Kabareskrim. Saat itu rapat dipimpin Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
Kabar yang beredar terdapat empat nama masuk bursa calon Kabareskrim. Mereka adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Deputi Operasi Polri Irjen Martuani Sormin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto.
Dua nama yang disebut pertama, yakni Irjen Listyo dan Irjen Gatot, kabarnya merupakan calon kuat.
Kabareskrim jalan menuju Kapolri?
Jabatan Kabareskrim diperkirakan akan menjadi pos yang sangat strategis, yaitu posisi yang akan menjadi calon kuat Kapolri berikut. Soalnya, Kapolri Jenderal Idham Aziz akan pensiun pada 1 Februari 2021.
Pada hari yang sama setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Kapolri Idham berkeliling ke berbagai lembaga negara. Mulai dari Markas Besar TNI, kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, KSAU, KSAD, KSAL, Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam berbagai kunjungan itu, Irjen Listyo Sigit hampir selalu ikut. Kabar santer yang beredar minggu ini, Listyo segera ditunjuk menjadi Kabareskrim.
Listyo lulus kepolisian angkatan 1991 dan memulai karier di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ia pernah menjadi Kapolres Pati, Wakapoltabes Semarang, dan Kapolresta Solo. Saat Listyo menjadi Kapolresta Solo, Jokowi juga menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Pada 2012, saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo dimutasi menjadi Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri, sebelum ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara sejak Mei 2013.
Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI periode pertama pada 20 Oktober 2014, Listyo ditunjuk menjadi ajudan presiden, sepekan kemudian. Listyo berada di sekitar istana selama dua tahun, sebelum kemudian dipromosikan menjadi Kapolda Banten dan naik pangkat menjadi brigadir jenderal.
Saat itulah Listyo ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten karena beragama Kristen.
Listyo mengemban tugas sebagai Kapolda Banten hingga 24 Agustus 2018. Salah satu catatan prestasi Listyo kala itu: berhasil mengamankan Pilkada Banten 2017.
Lalu ia dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri pada 13 Agustus 2018 dan berhak menyandang pangkat inspektur jenderal yang disematkan oleh Kapolri, saat itu, Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri.
Rabu (13/11/2019), PP Pemuda Muhammadiyah menilai pemilihan sosok Kabareskrim Polri tidak harus merujuk kepada satu agama tertentu. “Sebagai aparat kepolisian tidak harus dekat dengan satu kelompok saja, tidak harus Islam. Yang jelas harus ada kriteria kompetensi dan profesionalitas sebagai aparat kepolisian,” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, di Jakarta, Rabu (13/11/2019), seperti dikutip antaranews.com.