SWARANESIA.COM- Ratu Munawaroh bawa orang tua pasien thalasemia menghadap ke Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto di ruang kerjanya, Senin (6/6/2022).
Kedatangan Ratu Munawaroh istri dari mendiang Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin (ZN) itu juga dengan membawa anak anak penyandang thalasemia agar dapat dilihat langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto.
Ratu Munawaroh sekaligus Pembina Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalasemia Indonesia (POPTI) Jambi itu menyampaikan, bahwa kedatangan mereka menuntut agar penyandang talasemia mendapatkan penanganan yang sama.
“Kami ke sini dari (Popti), kehadiran kami ke sini kami ingin menyampaikan beberapa persoalan. Kami mohon solusinya dari wakil rakyat ini, terkait dengan ditolaknya anak-anak kami penderita thalasemia di hampir seluruh rumah sakit yang ada di kota Jambi Ini,” tegasnya.
Padahal kata Ratu, pada bulan Desember yang lalu itu sudah jelas Wakil Walikota bahwa tidak boleh ada lagi penolakan dari rumah sakit.”Kemudian kami sampaikan kepada bapak ketua DPRD dan beliau tadi kemudian mengambil kebijakan dengan memanggil langsung kepala BPJS,” ujarnya.
Ratu mengatakan penolakan itu mereka dapatkan dari hampir setiap rumah sakit, alasannya pihak BPJS belum membayar claim.”Nah, sementara kami merasa bahwa dengan adanya kesepakatan pada Desember yang lalu bahwa tidak boleh ada penolakan itu menjadi sebuah kekuatan hukum buat kami,” ujarnya.
Selanjutnya Ratu menjelaskan, bahwa setiap rumah sakit itu mempunyai kebijakan berbeda tentang masalah HB ada yang katanya di bawah 9 ada dibawah 7. Bahkan ada yang 5, untuk itu Popti datang dengan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.
“Jadi enggak sembarangan, kami bergerak, kami juga mempunyai organisasi di pusat, organisasi ini seluruh Indonesia. Kemudian Ratu juga heran ada semacam kebijakan internal di setiap rumah sakit sementara itu tidak boleh karena ada kebijakan menteri yang berlaku. Kami mempertanyakan ini juga kenapa itu terjadi,” tegasnya.
Ratu juga merasa kaget dan baru mengetahui bahwa tidak adanya dokter hematologi di Provinsi Jambi yang harus menjadi perhatian pemerintah. “Persoalan selanjutnya bahwa runutan untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS itu ada beberapa tahapan, misalnya juga salah satunya adalah semacam ada stempel dari dokter hematologi, dan yang mengagetkan saya di Jambi tidak ada dokter ini, tadi udah kami sampaikan kepada bapak ketua DPR mohon pak solusinya,” pungkasnya
