Penjabat Gubernur Jambi Siapkan Rencana Strategis Antisipasi Kebakaran Hutan

SWARANESIA.COM-Penjabat Gubernur (Pj) Jambi Hari Nur Cahaya Murni menyiapkan rencana strategis guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi

Rencana strategis ini diungkapkan usai mendengarkan secara virtual arahan Presiden RI Joko Widodo pada acara Rakor Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021, Senin, 22 Februari 2021 bertempat di auditorium rumah dinas gubernur Jambi.

DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras Pada Komisioner KPU Provinsi Jambi Sanusi

Karomah Syekh Muhammad Thoifur Mawardi Tidak Basah Meski Berjalan di Bawah Hujan, Berkali-kali Mimpi Bertemu Nabi Muhammad

Pengusaha Muda Diza Yakin UMKM Jambi Bisa Bangkit

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Johanis Tanak, SH, MH, Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH dan Kepala OPD/dinas terkait.

Dijelaskan Pj Gubernur Jambi bahwa kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi terkait upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Rapat ini adalah rapat koordinasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, terkait dengan pengklasteran perusahaan yang sudah kita lakukan. Hal ini biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi, ada empat lokasi yang perlu kita cermati, yaitu Kabupaten Batanghari, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat dan Muarojambi, ada empat yang paling dikedepankan,” katanya.

Menurutnya, arahan presiden terkait Karhutla tahun ini membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi.

“Dan kalau kita mendengarkan arahan Bapak Presiden kita lebih ditekankan pertama kepada antisipasi. Karena ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, kebetulan ada dana desa yang dari pusat bukan ADD, anggaran tersebut bisa digunakan, kalau ini bisa dilakukan tidak tumbuh sampai besar, pada saat kecil saja bisa ditangani di level desa. Kalau itu bisa tidak sampai menjadi sigma dari desa, kecamatan, kabupaten dan akhirnya menjadi besar, kalau semua bisa diselesaikan di masing-masing desa dengan dana yang ada, saya rasa kita bisa mengantisipasi dengan baik,” ujarnya.