SWARANESIA.COM- Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto adalah isu yang cukup kontroversial di masyarakat. Namun, bagi pihak yang mendukung ada pula yang menolak dengan berbagai alasan.
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat dan menjadi perbincangan publik. Sejumlah pihak menilai tokoh sentral Orde Baru tersebut layak mendapat penghargaan tertinggi dari negara atas jasanya dalam membangun Indonesia.
Para pendukung wacana ini menilai Soeharto telah menunjukkan kontribusi besar dalam stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi nasional, terutama pasca peristiwa G30S/PKI. Ia dianggap sebagai figur yang mampu menyelamatkan bangsa dari kekacauan dan menjaga keutuhan NKRI.
Berikut beberapa alasan mengapa Soeharto dianggap layak mendapat gelar pahlawan nasional
1.Stabilisasi Politik dan Ekonomi Pasca-G30S
Setelah peristiwa G30S/PKI, Indonesia berada dalam kekacauan. Soeharto dianggap berhasil mengembalikan stabilitas politik dan keamanan nasional, serta mencegah potensi perang saudara. Ia juga memperkuat posisi TNI sebagai penjaga stabilitas negara.
2.Pembangunan Nasional dan Infrastruktur
Di era Orde Baru, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, waduk, jembatan, dan sarana pendidikan berkembang pesat. Soeharto dikenal dengan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan Inpres yang mendorong pembangunan hingga pelosok desa.
3. Swasembada Pangan
Pada 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan mendapat pengakuan dari FAO (Organisasi Pangan Dunia). Ini dianggap sebagai prestasi besar Soeharto dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
3. Pencapaian Ekonomi
Soeharto berhasil membawa Indonesia dari negara dengan ekonomi tertinggal menjadi negara berkembang yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 6–7% selama dua dekade.
4. Peran Diplomasi Regional dan Internasional
Soeharto aktif dalam kerja sama regional seperti pendirian ASEAN dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara besar, yang memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
Namun tentu saja, wacana ini juga harus mempertimbangkan sisi lain, seperti pelanggaran HAM, korupsi, dan otoritarianisme selama masa pemerintahannya. Maka dari itu, perdebatan soal gelar pahlawan untuk Soeharto akan selalu melibatkan perspektif sejarah yang kompleks.
