PAN Dinilai Butuh Figur Gubernur untuk Pimpin DPW: Al Haris Berpeluang Besar

SWARANESIA.COM- Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi, nama Gubernur Jambi Al Haris mencuat sebagai kandidat terkuat untuk menduduki posisi Ketua DPW PAN. Munculnya nama Al Haris dinilai sebagai bagian dari kebutuhan strategis PAN dalam memperkuat struktur partai di tingkat daerah.

PAN dinilai membutuhkan figur dengan kapasitas kepemimpinan besar, jaringan politik luas, serta rekam jejak publik yang kuat. Figur gubernur dinilai ideal untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kehadiran kepala daerah di posisi ketua DPW berpotensi mengangkat citra partai, memperluas basis dukungan, dan memperkuat konsolidasi internal.

Ada beberapa alasan strategis mengapa PAN perlu figur seorang gubernur, seperti Al Haris, untuk menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi:

1. Penguatan Citra dan Daya Tarik Partai
   Mengangkat seorang gubernur sebagai ketua DPW akan memperkuat citra PAN sebagai partai besar dan berpengaruh. Kehadiran figur eksekutif tertinggi di daerah akan memberikan nilai tambah dalam persepsi publik terhadap PAN.
2. Akses ke Jaringan Pemerintahan dan Birokrasi
   Gubernur memiliki akses yang luas terhadap birokrasi, tokoh masyarakat, dan stakeholder daerah. Ini penting bagi PAN dalam membangun jejaring politik yang solid hingga ke akar rumput.
3. Efektivitas Konsolidasi Politik Menjelang Pilkada dan Pemilu
   Dengan figur gubernur di pucuk kepemimpinan partai, PAN akan lebih mudah menggalang kekuatan politik lintas wilayah serta memperkuat basis suara dalam menghadapi Pilkada 2024 dan Pemilu 2029.
4. Memperbesar Peluang Kemenangan PAN di Tingkat Daerah
   Gubernur sebagai ketua DPW berpotensi menjadi magnet elektoral bagi para caleg PAN di daerah. Efek ekor jas (coattail effect) bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi.
5. Stabilisasi Internal Partai
   Figur gubernur umumnya disegani lintas faksi di internal partai. Ini bisa menciptakan stabilitas organisasi dan menghindari konflik internal yang sering muncul menjelang pemilihan pengurus.