SWARANESIA.COM, Jakarta – Mengenai Ujian Nasional (UN), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berbeda pandangan dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Nadiem ingin menghapus UN, namun JK tak setuju. Kamu setuju dengan pendapat siapa?
Pro-kontra ini berlangsung sejak Nadiem mulai berbicara lebih pasti perihal penghapusan UN. Dia bakal mempertahankan UN sampai 2020, namun selanjutnya UN bakal tak ada lagi.
“Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan biar tenang bagi yang sudah belajar dan lain-lain. Ini keputusan untuk yang di tahun berikutnya,” ucap Nadiem kepada wartawan di gedung Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (30/11) lalu.
Jusuf Kalla menentang rencana penghapusan UN. Kebijakan itu bisa saja dieksekusi dan menjadikan pejabat yang bersangkutan terkenal, namun efeknya akan buruk bagi siswa-siswi.
“Jangan menjadi bangsa lembek hanya karena ingin populer, paling gampang populer dewasa ini, cukup hilangkan Ujian Nasional, langsung populer digotong-gotong, tapi bangsa menjadi lembek,” kata JK, Kamis (5/12) pekan lalu.
Meski UN banyak dikeluhkan oleh orang tua dan guru karena memberatkan siswa, namun menurut JK, UN mendorong anak belajar dan berusaha keras. Kerja keras adalah syarat kemajuan negara.
“Di lain pihak juga jauh lebih banyak orang tua yang dengan penuh perhatian mendorong dan membantu anaknya belajar dengan tekun, jauh lebih banyak dibanding yang protes, mau ikut yang mana? Untuk kemajuan bangsa tidak ada negara yang maju tanpa kerja keras,” imbuh JK.
Rencana Nadiem bergulir dan akhirnya menemui kepastian. Mulai 2021, ujian nasional akan diganti dengan asesmen kompetnsi minimum dan survei karakter. Asesmen nantinya digelar pada tengah periode jenjang pendidikan supaya bisa dilakukan perbaikan terhadap siswa yang kekurangan, tidak seperti UN yang digelar di pengujung periode pendidikan. Nadiem menyebut UN perlu dihapus karena bikin stres dan tak menyentuh karakter siswa.
“Isunya adalah ini jadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua. Karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal maksudnya ujian berstandar nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem penduduknya secara nasional,” papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
JK kembali beromentar. Dia memprediksi hal buruk yang bisa ditimbulkan akibat kebijakan penghapusan UN itu. Dia berharap Nadiem mengurungkan eksekus kebijakannya.
“Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti! Itu menjadikan kita suatu generasi lembek kalau tidak mau keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak lulus. Akan menciptakan generasi muda yang lembek,” kata JK di kantor CNBC Indonesia, Gedung Transmedia, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan.
Bagaimana dengan kamu? Kamu Tim Nadiem atau Tim JK?
