*Mahyudi*
Riuh Pilgub Jambi 2020 semakin semarak. Ragam manuver dari para bacagub nyata tersaji dalam pemberitaan dari para kuli tinta. Mulai soal perebutan tiket parpol yang dramatis hingga kenyataan “tersisihnya” para kader potensial dari “rumah politiknya”. Yang jelas, orkestra Pilgub Jambi 2020 akan terus bergulir, memanas dan layak ditunggu setiap sesinya. Namun yang terpenting semua tahapan pilgub selalu dalam suasana damai dan kondusif. Apalagi mengingat kondisi pandemi covid19 masih mengintai tanpa ampun.
Sebagai entitas politik baru, si “newbe” dalam kancah politik republik–meskipun para punggawanya banyak yang memiliki jam terbang lumayan tinggi–, Partai Gelora Jambi tentu juga tidak ingin ketinggalan dalam baralek gadang kali ini. Partai Gelora Jambi akan turut berkiprah menjadi partner pendukung kandidat yang memiliki kesamaan visi tentang Jambi masa depan. Partai Gelora Jambi akan menggerakkan mesin politiknya di semua level. Mulai struktur DPW hingga struktur tingkat PAC. Dan hingga saat ini, Gelora secara maraton terus melakukan proses komunikasi politik dengan para kandidat yang akan ikut kontestasi pilgub Jambi 2020.
Terlepas dari.proses itu semua, ada satu hal yang ingin Partai Gelora ingatkan kepada para Kandidat dan publik Jambi. Yakni mewaspadai gerakan politisasi birokrasi atau mobilisasi mesin birokrasi dalam perebutan kursi BH 1. Karena mengingat sosok-sosok yang bakal meramaikan pilgub adalah para Kepala Daerah di beberapa Kabupaten dan Kota yang ada di negeri sepucuk Jambi sembilan lurah.
Jamak di ketahui bahwa dalam aktivitas politik, birokrasi itu netral, profesional, impersonal dan rasional. UU pun telah mengatur dengan sangat rigid akan hal itu. Namun faktanya tidak mudah menempatkan pada posisi yang luhur tersebut. Karakter birokrasi di Indonesia secara umum masih “terikat” pada kultur feodal, bersifat patrimonial kuat dengan basis rasa emosional. Karena sifatnya hirarki, birokrasi yang ada harus “tunduk dan patuh” pada kepentingan atasannya yang dalam hal ini para Bupati/Walikota yang notabene bakal turun di gelanggang Pilgub.
Untuk itu, demi tercapainya Pilgub yang berkualitas dan sebagai bentuk pendidikan politik, Partai Gelora menghimbau kepada para kandidat Cagub untuk tidak melalukan aksi politisasi birokrasi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral juga dari para kandidat untuk menciptakan Pilkada yang bermartabat. Para Kandidat Cagub harus berani membuat statemen terbuka akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menguatkan birokrasi untuk tetap menjalankan perannya sebagai pengayom dan pelayan kepentingan masyarakat secara profesional, netral dan rasional.
Selain itu, kepada lembaga penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu hendaknya juga harus intens melakukan fungsi kontrol ketat terhadap potensi penyalahgunaan birokrasi yang dilakukan para peminat kursi empuk gubernur Jambi. Terus secara masif melakukan edukasi dan memfasilitasi masyarakat untuk bisa juga menjalankan fungsi kontrol di daerahnya masing-masing.
Diakhir kata, Partai Gelora sangat meyakini bahwa bahwa masyarakat Jambi terus tercerdaskan dalam kehidupan berpolitik. Maka itu Pilgub Jambi 2020 ini menjadi momen untuk mewujudkan harapan mendapat sosok pemimpin dengan kualifikasi terbaik dan berintegritas menjadi sesuatu yang mutlak. Dan dengan tidak melakukan politisasi birokrasi menjadi salah satu contoh nyata yang bakal menjadi pertimbangan masyarakat Jambi memilih siapa sosok yang pantas menjadi orang nomer satu di provinsi Jambi. Wallahu ‘alam…
*Oleh Ketua DPW Partai Gelora Jambi
