SWARANESIA.COM- Meski pemerintah provinsi Jambi mengalami defisit hingga 500 miliar namun pejabat pemerintah provinsi Jambi menggelar rapat di Jawa Barat.
Ini berdasarkan surat tugas perintah tugas nomor: 090/2522/SPT/SETDA.PRKM-3.1/IX/2024 memerintahkan 50 kepala organisasi perangkat daerah untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut
Dalam rangka menjalin kemitraan strategis, PT. Jambi Indoguna Internasional (JII) dan PT. Migas Utama Jabar Energi Indonesia (MUJI) akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama. Penugasan ini melibatkan beberapa pejabat dan staf yang akan menghadiri acara tersebut yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 12 hingga 14 September 2024, di Provinsi Jawa Barat.
Menurut pengumuman resmi, seluruh biaya terkait penugasan ini akan dibebankan pada DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Pihak yang ditugaskan diharapkan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan paling lambat tujuh hari kerja setelah pelaksanaan.
Instansi terkait diminta untuk memberikan dukungan agar proses pelaksanaan tugas ini berjalan dengan lancar. Penugasan ini bertujuan untuk memastikan kerjasama antara kedua perusahaan dapat dimulai dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak.
Sebelumnya diberitakan
Gubernur Al Haris mencetak hattrick defisit APBD selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2022 APBD Provinsi Jambi mengalami realisasi defisit sebesar Rp 67,1 milyar, tahun 2023 mengalami lonjakan luar biasa menjadi Rp 551,99 milyar. Pada APBD 2024 tercantum defisit sebesar Rp 354 milyar.
Seperti diketahui banyak orang, Al Haris bersemangat membuat bangunan-bangunan monumental dengan anggaran triliunan rupiah seperti Stadion, Islamic Center, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Angso Duo, dan lain-lain. Hingga saat ini bangunan-bangunan tersebut belum dapat diselesaikan, bahkan pembangunan RTH yang menghabiskan dana Rp 35 milyar terus menjadi polemik.
Peningkatan belanja daerah yang diikuti dengan meningkatan defisit yang luar biasa tidak dinikmati oleh rakyat Jambi. Seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah Provinsi Jambi mengeluh,”Anggaran banyak dipangkas, kami kesulitan untuk memenuhi IKU (Indeks Kinerja Utama) dan program-program yang sudah dijalankan bertahun-tahun.”
