Penulis: Ade Novia Maulana, B.Sc., M.Sc
Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital berkat populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat. E-commerce, fintech, edutech, dan startup digital lainnya tumbuh pesat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional juga mulai beradaptasi dengan digitalisasi, yang terbukti mampu meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi usaha.Namun, ada tantangan besar dalam pemerataan ekonomi digital di Indonesia. Sebagian besar pusat pertumbuhan ekonomi digital masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, sementara daerah pedesaan dan wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang lambat dan biaya teknologi yang tinggi.Kemampuan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan ekonomi digital. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi kesenjangan keterampilan digital. Laporan diagnostik dari SMERU, Oxford, dan UNESCAP (2022) menyoroti bahwa jumlah pekerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital tingkat lanjut bahkan tidak mencapai 1%. Padahal, ekonomi digital membutuhkan tenaga kerja yang memahami teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain. Sementara itu, mengutip studi Amazon Web Service dan AlphaBeta, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) (2022) mengatakan bahwa 19% pekerja di Indonesia memiliki keterampilan digital tingkat dasar, dan 6% memiliki keterampilan tingkat menengah.Tanpa investasi yang serius dalam peningkatan keterampilan digital, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk teknologi luar negeri, bukan pemain utama dalam inovasi digital global. Oleh karena itu, pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta harus bersinergi dalam menyediakan pelatihan digital bagi masyarakat luas. Selain kesiapan SDM, aspek regulasi juga menjadi tantangan besar. Perkembangan ekonomi digital yang pesat harus diimbangi dengan regulasi yang mendukung inovasi tetapi tetap melindungi kepentingan masyarakat. Saat ini, isu keamanan data pribadi dan privasi masih menjadi sorotan. Banyak kasus kebocoran data yang merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap ekosistem digital. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk meningkatkan keamanan siber. Namun, implementasi regulasi ini masih perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan dan penegakan hukum agar perusahaan digital lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pengguna.Ekonomi digital telah menjadi motor penggerak pertumbuhan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa, potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company bahkan memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia bisa mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025. Namun, di balik angka yang menjanjikan ini, pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah: Apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi era ekonomi digital ini? Potensi besar yang kita miliki harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan digital, penguatan regulasi, dan inovasi teknologi yang lebih mandiri. Jika kita bisa mengatasi tantangan ini, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar digital yang besar, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi digital global. Saatnya berbenah dan memastikan bahwa kita benar-benar siap menyongsong era ekonomi digital menuju Indonesia Emas 2045.
