SWARANESIA.COM-Jelang Pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 akan digelar 9 Desember 2020, selalu ada istilah serangan fajar. Tapi belum paham makna serangan fajar.
Dalam hal ini makna serangan fajar adalah negatif bagi sebagian politisi. Soalnya saat serangan fajar ini sebagian politisi membagi-bagikan uang. Menurut kebiasaan fajar adalah waktu yang sepi dimana banyak orang yang masih tidur, sehingga dianggap aman untuk melakukan serangan fajar.
Padahal jelas makna serangan fajar dalam Pemilu dalam artian negatif memberikan uang pada pemilih itu tidak boleh, malah akan diberikan sanksi pidana bagi yang memberi dan menerima.
Namun demikian ternyata belum banyak orang yang mengetahui makna serangan fajar, karena serangan fajar adalah sejarah nasional Indonesia yang kadang terlupakan.
Makna serangan fajar dalam politik
Dalam dunia politik Indonesia, makna serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang di lakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik.
Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.
Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu.
Makna serangan fajar mungkin sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga kita, serangan fajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang yang mencalonkan diri sebagai seorang pejabat, demi memperoleh sebuah kemenangan.
Serangan fajar biasanya terjadi pada malam hari sampai fajar tiba, biasanya para calon pejabat mengintruksikan kepada simpatisan atau tim suksesnya untuk membagikan uang kepada masyarakat baik itu masyarakat menengah ke atas, maupun masyarakat menengah ke bawah hal itu dilakukan secara terstruktur dan masif demi memperoleh kemenangan.
Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama, hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun temurun melainkan dipilih langsung oleh masyarakat Kemudian dalam Staatblad No.490 juga memuat aturan yang disebut IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten, yang mengatur regulasi pemerintahan desa aturan tersebut mengatur tentang aturan baru yang memuat wewenang pemerintah desa serta aturan terkait dengan susun organisasi termasuk tata tertib beserta aturan hukum lainnya.
Latar belakang terjadinya Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten melainkan pecahnya perang Diponogoro melawan pasukan tentara belanda dan para pasukan diponogoro merekrut sebuah pasukan baru di desa-desa untuk menghalau tentara belanda.
Setelah itu pemerintah belanda memerintahkan Binenland Bestuur atau seorang camat, untuk memberlakukan aturan kolonial yaitu membahas tentang aturan pemelihan kepala desa dengan menggunakan aturan dari Belanda.
Hal yang dilakukan pada saat itu adalah dengan memilih orang kepercayaan dari pemerintah belanda, untuk memilihnya dengan cara memberikan ketidakseimbangan dalam bentuk uang atau barang. Sejak saat itulah muncul yang namanya politik uang di Indonesia.
Kita ketahui bahwasanya politik uang merupakan cara yang kotor yang dilakukan oleh pemerintah belanda, semenjak saat itulau politik adu domba mulai digemborkan oleh pemerintah belanda dengan memainkan kekuasaan kolonial dan merekrut seseorang pribumi duduk di pemerintahan dan memaksa masyarakat untuk memilihnya.
Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah belanda.
Semoga kita sebagai warga negara yang menjungjung tinggi pancasila dan Undang-undang dasar terhindar dari politik uang yang saat ini menyebar di Negara kita.
Discussion about this post