SWARANESIA.COM- Simpang Mayang, yang menjadi akses utama menuju Jambi Business Center (JBC) kini menghadapi masalah kemacetan yang semakin parah.
Kawasan yang seharusnya dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi ini justru terjebak dalam kepadatan lalu lintas yang menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas bisnis.
Data resmi dari Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah kendaraan yang terdaftar telah mencapai 901.118 unit.
Angka ini bahkan melampaui total penduduk Kota Jambi yang hanya sekitar 619.600 jiwa. Kondisi ini menegaskan bahwa volume kendaraan yang melintas setiap hari telah melampaui kapasitas ruas jalan yang ada. Khususnya di Simpang Mayang yang menjadi titik utama arus kendaraan menuju JBC.
Sejak beroperasinya JBC volume kendaraan di kawasan ini meningkat drastis hingga 40% terutama pada jam sibuk pagi sekitar pukul 07.00-09.00 dan sore sekitar pukul 16.00-18.00.
Lonjakan tersebut disebabkan oleh aktivitas bisnis dan perkantoran di JBC yang menarik ribuan kendaraan setiap hari. Namun kapasitas jalan yang hanya mampu menampung sekitar 70% kebutuhan lalu lintas membuat kendaraan menumpuk dan antre panjang di persimpangan utama, yang berujung pada kemacetan kronis.
Ironisnya meskipun ada lonjakan signifikan dalam volume lalu lintas. Pemerintah daerah belum melakukan langkah strategis yang memadai untuk mengatasi masalah ini seperti tidak adanya pembangunan flyover, pelebaran jalan, ataupun manajemen lalu lintas yang terintegrasi dan efektif. Situasi ini berpotensi memperparah kemacetan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat Jambi khususnya.
Azizul menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah harus mengutamakan penyelesaian persoalan mendasar ini.
“Seharusnya pemerintah lebih fokus pada pembangunan infrastruktur krusial seperti flyover di Simpang Mayang agar bisa mengurai kemacetan parah yang terjadi” ujar Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Jambi dan Azizul menambahkan
“Dalam Membangun proyek besar seperti JBC tanpa didukung perencanaan pembangunan dan transportasi yang matang hanya akan menambah beban kota. Ini ibarat menumpuk masalah baru di atas masalah lama yang belum terselesaikan.”
Lebih lanjut, Azizul mengingatkan bahwa setiap proyek pembangunan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan diiringi langkah-langkah mitigasi yang konkrit.
“Bukan hanya membangun tetapi tidak diiringi dengan perhitungan yang jelas sehingga menghabiskan dana yang besar dan akhirnya justru masyarakat Jambi yang menanggung akibat buruknya pengelolaan tersebut” tegasnya.
Dari berbagai pengalaman kota besar yang menghadapi persoalan kemacetan yang serupa. Penerapan flyover dan pengembangan sistem transportasi terintegrasi telah terbukti mampu mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 30-50%. Pemerintah harus segera merumuskan solusi nyata dan prioritas pembangunan yang tepat sehingga tidak menambah daftar masalah yang ada dengan mengabaikan masalah di sektor transportasi.
Jika masalah kemacetan ini tidak segera ditangani dengan serius, bukan hanya mobilitas yang terganggu tetapi juga produktivitas ekonomi, kesehatan masyarakat akibat polusi udara hingga citra Kota Jambi sebagai daerah yang siap menghadapi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terancam.
Oleh karena itu, pembangunan JBC yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jambi.
