SWARANESIA.COM– Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi dinilai mengalami stagnasi selama tujuh tahun di bawah kepemimpinan Usman Sulaiman. Selama periode tersebut, KADIN Jambi hanya mampu menghimpun 10 Kartu Tanda Anggota (KTA) KADIN, kondisi yang dianggap jauh dari optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Menyikapi hal itu, kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, mengambil peran sebagai motor penggerak utama dalam upaya pemulihan KADIN Jambi. Ketua Harian Depidar V SOKSI Provinsi Jambi, Adri, S.H., M.H., kini masuk dalam jajaran pengurus KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Bakrie. Ia ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan internal KADIN Jambi dan menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi agar organisasi ini dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 8 persen.
Sebagai bagian dari upaya transisi, kepemimpinan KADIN Jambi saat ini dipegang oleh Ir. H. Syarasadin, M.Si., mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi periode 2010–2015. Dalam waktu empat bulan, di bawah kepemimpinannya, KADIN Transisi Jambi berhasil menghimpun 50 perusahaan besar dan ternama dari berbagai sektor di Jambi.
Melihat perkembangan ini, para anggota KADIN Jambi yang memiliki 25 KTA KADIN Indonesia, yang ditandatangani langsung oleh Ketum Anindya Bakrie, mendesak agar segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Karateker KADIN Jambi. Mereka berharap, dengan adanya SK tersebut, Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUPROVLUB) KADIN Jambi dapat segera dilaksanakan guna melakukan restrukturisasi organisasi.
Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, M.H., telah menyatakan persetujuannya terhadap pelaksanaan Muprovlub KADIN Jambi. “Kami berharap SK Karateker segera diterbitkan agar MUPROVLUB bisa segera digelar dan KADIN Jambi dapat kembali berfungsi optimal,” ujar Kandidat Doktor Asari Syafi, S.Pd., M.H., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Depidar V SOKSI Jambi.
Dengan restrukturisasi ini, diharapkan KADIN Jambi mampu memainkan peran lebih besar dalam pengembangan ekonomi daerah serta memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah.
