SWARANESIA.COM- Jelang pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat yang diselenggarakan di Jakarta, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jambi mengadakan diskusi terbatas yang membahas isu-isu utama bidang ekonomi, kesejahteraan, keamanan dan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Fauzi Ansori mengatakan dalam diskusi ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat, para tenaga ahli dan juga beberapa pengamat di Provinsi Jambi.
“Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa permasalahan penting yang saat ini ada di Provinsi Jambi, ” Ujar Fauzi Ansori.
Fauzi Ansori perihal permasalahan yang dibahas antara lain yakni Tingginya inflasi di Provinsi Jambi. Inflasi bulan Agustus tahun 2022 di Provinsi Jambi sebesar 8,55 %.
“Angka ini merupakan angka tertinggi di Indonesia. Dikhawatirkan jika inflasi ini tidak terkendali akan dapat meningkatkan angka kemiskinan dan berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat, ” Katanya.
Fauzi juga mengatakan Penyebab inflasi Jambi tertinggi di Indonesia adalah karena adanya kenaikan harga pada beberapa komponen utama seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Peningkatan harga pada komoditas aneka cabai dan bawang merah sebagai komoditas yang mempunyai andil mendorong laju inflasi bergerak lebih tinggi.
Hal ini terjadi karena adanya gangguan pasokan yang disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi sehingga tanaman cabai sakit dan produksi menurun.
Merosotnya kualitas panen juga dipengaruhi berkurangnya luas tanam pada periode Mei-Juni 2022, seiring pengalihan penanaman kepada komoditas lain yang lebih tahan terhadap kondisi hujan.
Selain itu, kenaikan harga pupuk juga menahan petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam provinsi yang berdampak kepada terbatasnya pasokan lokal.
Lalu soal kemiskinan ekstrim, saat ini kata Fauzi, angka kemiskinan masih tinggi khususnya pada kabupaten penghasil minyak bumi (peringkat 7 nasional) dan gas (peringkat 10 nasional) yaitu Tanjung Jabung Timur 10, 95 % dan Tanjung Jabung Barat 10,29%.
“Ibarat tikus mati di lumbung padi. Daerah yang memberi kontribusi besar bagi pendapatan nasional namun jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut sangat tinggi dan menjadi kabupaten dengan IPM terendah selama 15 tahun terakhir, ” Ujarnya.
Menurutnya angka kemiskinan selama 3 tahun terakhir semakin bertambah. Pada tahun 2021 jumlah orang miskin di Provinsi Jambi sebesar 293,86 ribu jiwa. Sementara angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 278,8 ribu jiwa. Seolah hal ini memberi sinyal tentang program pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Jambi belum tepat sasaran.
Terkait lemahnya penegakan hukum (law inforcement) terhadap illegal mining, Fauzi Ansori mengatakan, Praktek PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) yang mengakibatkan rusaknya lingkungan telah berlangsung beberapa tahun dan tidak terlihat upaya sistematis untuk menghentikan praktek illegal ini.
Berdasarkan data di Kabupaten Bungo terdata 66 kegiatan PETI menggunakan dongfeng, di Kabupaten Merangin terdata 5 kegiatan PETI darat, di Kabupaten Tebo terdata 49 kegiatan PETI menggunakan Dongfeng, dan di Kabupaten Sarolangun terdata 166 kegiatan PETI darat dan 144 kegiatan PETI sungai.
Akibat aktivitas PETI ini adalah keruhnya sungai batanghari dana anak sungai lainnya sehingga masyarakat di sepanjang DAS Batanghari kesulitan mendapatkan air bersih, tingginya kandungan air raksa pada air sungai sehingga berbahaya jika dikonsumsi untuk air minum, dan ancaman punahnya ekosistem asli Sungai Batanghari.
Lalu soal tingginya angka kemacetan dan kerusakan jalan serta kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas transportasi batubara.
Menurutnya aktivitas pertambangan batubara telah menimbulkan ekses negatif dari sisi penggunaan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang pada jalur yang dilalui oleh mobil pengangkut batubara.
Sampai saat ini kemacetan jalan yang ditimbulkan oleh mobil pengangkut batubara semakin meresahkan dan mengganggu kelancaran pengguna jalan. Selain itu, angka kematian yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan langsung dengan truk batubara terus bertambah jumlahnya.
Terkait beberapa permasalahan diatas, Fraksi Partai Demokrat Provinsi Jambi merekomendasikan beberapa masukan sbb :
Mendorong pemerintah dan tim Pengendalian inflasi daerah untuk mengaktifkan satgas pangan di kabupaten/kota, agar arus sembako yang masuk sesuai dengan permintaan dan untuk menghindari tersendatnya pasokan barang karena jalan rusak.
Mendorong masyarakat Jambi untuk mengkonsumsi beras lokal, seperti beras Kerinci dan Tanjung Jabung Barat.
Mendorong pemerintah agar menurunkan harga pupuk untuk petani.
Mendorong pemerintah agar melakukan pembagian hasil pendapatan yang proporsional, dimana daerah dengan pemasok pendapatan nasional tinggi mendapatkan pembagian yang lebih besar dan berkeadilan.
Meminta agar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi agar dapat bekerja sungguh-sungguh dan tidak berorientasi pada seremonial belaka.
Meminta pemerintah agar melakukan upaya yang sungguh -sungguh untuk memberantas aktivitas PETI dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
-Meminta pemerintah agar segera mewujudkan jalan khusus untuk kendaraan pengangkut batubara.
Mendorong pemerintah agar memastikan peraturan daerah terkait pengaturan transportasi batubara di provinsi Jambi ditegakkan selama upaya pembangunan jalan khusus dilaksanakan.
Fraksi Partai Demokrat Provinsi Jambi meminta agar pemerintah Provinsi Jambi dapat menindaklanjuti rekomendasi ini.
* Selain itu, fraksi PD juga akan membawa permasalahan ini dalam rapimnas Partai Demokrat di Jakarta dengan harapan agar DPP Partai Demokrat dapat meneruskan permasalahan ini kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat dapat terlibat aktif membantu penyelesaiannya, ” Katanya.
