Pada tanggal 28 Januari 2025, tepat 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah kontroversi kabinet mendominasi kerja pemerintahan kabinet merah putih ini.
Kontroversi ini memicu berbagai respon dari kalangan masyarakat, sehingga tidak jarang memunculkan sentimen negatif terhadap personal menteri yang ditunjuk Prabowo-Gibran ini.
Setidaknya ada 6 menteri atau setingkatnya yang melakukan tindakan kontroversi tersebut yakni.
- Natalius Pigai (Menteri HAM)
Meminta anggaran dari yang tadinya 64 Miliar menjadi 20 triliun rupiah. Menurut menteri asal Papua ini yakni untuk menambah jumlah pegawai di kementerian HAM. - Gus Miftah (Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan pada tahun 2024, sebelum akhirnya mengundurkan diri.)
Gus Miftah dibully warganet setelah mencemooh penjual teh di sebuah pengajian. Gus Miftah melontarkan ucapan yang tak pantas sehingga menyinggung perasaan penjual teh, ditambah pula dengan ketawa Gus Miftah dan orang disampingnya yang seperti mengejek. - Raffi Ahmad. (Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni)
Raffi Ahmad menjadi viral karena mengakui bahwa mobil RI 36 yang mengurai kemacetan dengan pengawalan ketat kepolisian adalah mobilnya. Ini menjadi pembicaraan warganet karena mengganggu kelancaran jalanan. - Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
Sri Mulyani sempat menyampaikan akan diberlakukan kenaikan pajak 12 persen. Namun belakangan di dibatalkan dan pajak 12 persen hanya diberlakukan untuk barang mewah. - Mohamad Nasir (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
Menjadi viral karena diduga telah melakukan tindakan semena-mena pada ASN yang bekerja di kemenristekdikti, itu terungkap dalam rekaman percakapan yang berisi kemarahan suara keras. Ini menyebabkan ASN melakukan aksi unjuk rasa meminta menteri ini untuk mundur, muncul video aksi yang mengepung mobil menteri dengan sorakan mundur dari ASN. - Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini melarang pembongkaran pagar laut Tangerang.
Dia meminta TNI AL menghentikan sementara operasi pencabutan pagar laut tersebut lantaran karena masih dalam proses investigasi oleh KKP.
Padahal sebelumnya Presiden Prabowo minta agar pagar tersebut untuk dibongkar
