Maju dalam kontes politik masih memerlukan banyak modal, apakah ini yang diinginkan dalam demokrasi kita?
***
SWARANESIA.COM- Wajah Ap terlihat lusuh dan letih sekali. Maklum dia adalah seorang calon anggota legislatif dapil Kota Jambi dari partai besar. Dari mulut Ap tak habis terus merutuk dan mengecam situasi politik yang tak berpihak padanya.
Ap adalah calon anggota legislatif petahana, saat ini dia duduk di kursi empuk di DPRD Provinsi Jambi. Tapi mengapa sore itu dia terlihat cemas takut tak terpilih lagi.
Lantas dia duduk di sebelah ku di sebuah warung kopi dan pria berawakan kuning langsat itu mulai bercerita.
Edisi Jambi Bawah Tanah Lainnya
” Butuh 2 Miliar bro, cari di mana ” Celutuknya sesusai meneguk americano hangat.
Rupanya Ap sedang memikirkan kebutuhan politik yang semakin periode pemilu semakin besar. Untuk hal ini dia harus berpikir panjang agar mendapatkan biaya segar untuk biaya sosialisasi agar terpilih kembali.
Memang pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu 2024 adalah sistem proporsional terbuka, semua caleg mulai berlomba-lomba untuk memanfaatkan keputusan tersebut. Betapa tidak, ini adalah keputusan yang ditunggu-tunggu karena cukup lama “rem” karena khawatir MK memutuskan sistem pemilu tertutup.
Sebagian caleg menganggap sistem proporsional tertutup akan merugikan dan menguntungkan ketua partai, karena caleg terpilih akan ditentukan partai.
Maka dari itu mereka tak mau ngoyo untuk berjuang dan kampanye untuk menghabiskan biaya dan waktu, karena yang jadi anggota legislatif nantinya juga ditentukan partai politik, tentu yang berpeluang adalah ketua partai mencalonkan diri.
Sementara sistem proporsional terbuka akan menguntungkan mereka, pemilu akan berjalan fair, siapa yang berusaha mendapatkan suara maka dia yang akan duduk sebagai anggota legislatif.
Meski demikian pasti ada kekurangan juga karena akan terjadi persaingan antar caleg internal partai politik untuk menjadi pemenang.
Nah untuk menjadi pemenang dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini dipastikan akan membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi mental sebagian masyarakat Indonesia yang masih bisa di suap dengan uang saat pencoblosan.
Untuk itu muncul biaya politik sebesar 2 Miliar untuk DPRD Provinsi Jambi.
Biaya segitu adalah biaya standar untuk terpilih menjadi anggota legislatif dari dapil Kota Jambi untuk Provinsi Jambi.
Tak percaya coba cek kebutuhan ini.
Untuk menjadi calon anggota legislatif Provinsi Jambi diperlukan logistik seperti spanduk dan kalender masing-masing paling tidak dibutuhkan 10 ribu pcs jika dikalikan harga standar spanduk adalah 15.000 dengan 10 ribu meter spanduk artinya kebutuhan mencapai 150 juta. Kalender selembar biaya 5.000 dikali 10 ribu pcs berarti 50.000, untuk kedua kebutuhan ini sudah habis 200 juta.
Kebutuhan lain adalah biaya saksi saat hari pemilihan umum, setiap TPS ada dua saksi, di untuk TPS di Jambi sebanyak 11.160 dikali dua TPS dikali 200.000 totalnya 4.4 Miliar, untuk hal ini biasanya relatif karena urusan saksi sudah diakomodir partai politik, kalaupun ada caleg yang mau memberi akomodasi saksi tidak semua TPS.
Lalu kebutuhan logistik untuk melakukan sosialisasi yang biasanya berisi sembako seperti minyak sayur dan gula. Jika dijumlahkan kebutuhannya minyak sayur satu liter 20.000 untuk peserta yang hadir 100 orang untuk 100 titik selama sosialisasi, berarti ada 200 juta rupiah untuk minyak sayur saja belum termasuk gula dan logistik lainnya seperti snack selama pertemuan berlangsung.
Selain itu kebutuhan lainnya yaitu pertemuan-pertemuan biasa di warung-warung kopi yang bisa menghabiskan uang 20 juta per sekali pertemuan, anggap selama sosialisasi ada 10 pertemuan sehingga totalnya menjadi 200 juta.
Belum lagi jika ada biaya serangan fajar, biaya yang dikeluarkan sehari sebelum pencoblosan, dihitung target suara yang keluar.
” Nah kalau ini tak bisa dipastikan benar, ” Ujarnya lagi.
Begini, lanjut Ap, jika dibutuhkan 3.000 suara per dapil maka paling tidak setiap caleg harus membiayai 10 ribu suara.
” Karena paling tidak margin eror bisa 70 persen, jadi kalau 3 ribu maka harus bisa 10 ribu suara yang disebar, ”
Nah jika dikalikan 10 ribu dikali 100.000 maka biayanya 1 Miliar.
Kata Ap dirinya pernah mengumpulkan 300 orang dalam satu pertemuan, namun saat pencoblosan dirinya hanya mendapat 10 suara, itupun keluarga terdekat.
Jadi menurut Ap jangan berharap banyak dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan karena tak semua yang ditemui akan mencoblos dirinya.
Ap pun merasa pesimis dengan pemilihan legislatif 2024 saat ini karena akan membutuhkan banyak uang dan hasil yang didapatkan tidak akan maksimal. Belum lagi calon yang akan maju selanjutnya kebanyakan adalah orang dekat hingga anak kepala daerah persaingan akan semakin sengit.
” Kalau sudah jadi jangan berharap uang yang kita keluarkan saat kampanye akan kembali, ”
Dari perhitungan di atas bisa maka biaya politik untuk menjadi calon anggota legislatif Provinsi Jambi mencapai lebih dari 2 Miliar.
Biaya ini tak mutlak, untuk biaya DPRD Kota bisa lebih besar dan lebih kecil biaya DPRD Provinsi Jambi, karena itu tergantung kebutuhan masing-masing caleg untuk sosialisasi.
