Sunday, July 6, 2025

DPRD Jambi Desak Pemprov Perjuangkan Proyek Strategis Nasional untuk Dorong Ekonomi Daerah

9img 20250314 wa0023

Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohd Rendra Ramadhan Usman, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi agar lebih proaktif dalam mengupayakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.

Menurut Rendra, meskipun PSN merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jambi seharusnya lebih berinisiatif “menjemput bola” agar dapat memperoleh proyek-proyek yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Harus ada langkah konkret dari pemerintah daerah. Apalagi, partai Gubernur Jambi (PAN) adalah partai pengusung Presiden. Ini harus dimanfaatkan untuk berkoordinasi lebih intens dengan pemerintah pusat,” ujar Rendra seusai menghadiri rapat paripurna pelantikan Samsul Riduan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kamis (13/3).

Rendra menyoroti bahwa selama ini Jambi masih bergantung pada provinsi lain untuk mengekspor berbagai komoditas unggulan.

Misalnya, dengan luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,1 juta hektare, ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari Jambi masih harus melalui pelabuhan Dumai di Provinsi Riau, yang berdampak pada harga tandan buah segar sawit di tingkat petani.

Selain itu, komoditas unggulan lainnya seperti udang ketak dari Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur, Pinang Betara yang dikenal sebagai salah satu pinang terbaik dunia, serta kopi dari Kerinci, Merangin, dan Tanjungjabung Barat, masih diekspor melalui pelabuhan Teluk Bayur (Padang, Sumatera Barat) dan Belawan (Medan, Sumatera Utara).

Rendra menegaskan bahwa jika ekspor komoditas unggulan dapat dilakukan langsung dari pelabuhan di Jambi, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar.

“Sangat disayangkan jika Jambi hanya menjadi penonton, sementara produk-produknya harus transit ke daerah lain sebelum diekspor. Padahal, secara geografis, Jambi memiliki posisi strategis dekat dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia,” tegasnya.

Ia juga menyesalkan bahwa pada tahun 2025, Provinsi Jambi tidak mendapatkan alokasi PSN dari pemerintah pusat. Menurutnya, sebagai bagian integral dari Indonesia, Jambi seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dan proyek strategis.

“Jambi adalah bagian dari Indonesia dan layak mendapatkan porsi PSN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rendra.

Bagikan berita

Berita Terkait

Komentar

Popular post

Official Account