Friday, July 18, 2025

Debat Capres 2024, Pembukaan Penohok Anies Baswedan Sebut Penegakkan Hukum Bengkok

SWARANESIA.COM- Komisi Pemilihan Umum RI menggelar Debat perdana capres pemilihan presiden 2024. Pada debat perdana capres 2024 ini terdapat enam sesi untuk masing-masing capres 2024.

Adapun enam tema Debat Capres 2024 diusung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tiga pasangan calon presiden (paslon capres) pada malam ini. Yaitu, pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi dan kerukunan warga.

Pada kesempatan pertama capres nomor satu Anies Baswedan yang pertama menyampaikan program dan visi dan misi.

Anies Baswedan menitikberatkan tentang penegakkan hukum di negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu dia menyindir tentang kondisi hukum saat peristiwa Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batas usia cawapres minimal dibawah 40 tahun.

 

Berikut pernyataan lengkap Anies Baswedan.

 

* Negara hukum, menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran.

Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan.

Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan.

Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum, dalam kenyataannya dia bengkok, dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah.

Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarjinalkan.

Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Dihadapi dengan denturan dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu kami memperhatikan ini sebagai halal yang mendasar. Yang tidak kalah penting, ini kedua nih yang tidak kalah penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga. Lapor pada negara tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya disini ayahnya Harun Arusit.

Harun Arusit adalah anak yang meninggal. Pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu, apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini, tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah. Karena itu kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen.

Bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri”

 

Bagikan berita

Berita Terkait

Komentar

Popular post

Official Account