SWARANESIA.COM,JAMBI- Di Jambi disebut-sebut mempunyai Dinasti politik. Hal itu diduga banyaknya keturunan atau keluarga petahana juga maju pilkada serentak 2020.
Fikar Azami usia 30 tahun, merupakan putra Walikota Sungaipenuh Asafri Jaya Bakri sudah menjajaki tiga partai politik untuk meneruskan kiprah ayahnya yakni partai Demokrat, Golkar dan PDIP.
Kemudian Hafis Fattah dengan usia 28 tahun juga merupakan calon kepala daerah yang akan mendaftar sebagai calon bupati Batanghari.
Havis merupakan putra dari ayah Fattah yang sudah pernah menjadi bupati Batanghari dua periode dan ibu Sofia Fattah yang sudah menjadi bupati Batanghari.
Havis kini sementara sudah mendaftar dua partai politik yakni PAN dan PDIP.
Lalu terakhir adalah Mezi Arsento adalah tokoh millenial lainnya. Mezi merupakan menantu mantan gubernur Jambi Hasan Basri Agus.
Kini Mezi mencoba peruntungan maju di pilbup Bungo dengan menggandeng tiga partai yakni NasDem, PDIP dan Golkar.
Dikutip dari RMOL.ID Dinasti politik di Indonesia masih terus terpelihara pasca tumbangnya rezim orde baru tahun 1998-1999. Bahkan, lembaga kajian politik, demokrasi dan kenegaraan bernama Nagara Institute menemukan 74 dinasti politik di Pilkada dan 74 dinasti politik di Pileg eksis.
Executive of Board Nagara Institute, Akbar Faizal mengatakan, 74 dinasti politik di ranah eksekutif itu tersebar di 25 Provinsi di Indonesia.
“Itu yang saya temukan. Dinasti politik yang dimaksud adalah dia bagian dari dinasti yang berkuasa sebelumnya (keluarga),” ucap Akbar dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema ‘Oligarki Partai dan Pengaruhnya di Sistem Pemerintahan’, di kantor Nagara Institute, Jalan Dukuh Patra III No. 57, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Selasa (28/1).
Kemudian, Akbar menyebutkan 174 dinasti politik di ranah pemilihan legislatif juga terjadi pada pemilu 2019 lalu.
“Jadi dari 575 anggota DPR RI sekarang, 174 di antaranya adalah pilihan keluarganya sendiri,” sebut Akbar.
Kelanggengan dinasti politik ini, dikatakan Akbar, adalah akibat dari kesalahan sistem regulasi dan sistem rekruitmen pemimpin yang terjadi di partai politik.
“Dampaknya 447 Bupati dan Gubernur yang bermasalah secara hukum. Kenapa demikian? Karena dia hasil dari produk itu tadi (dinasti),” tambah mantan anggota DPR Fraksi Nasdem ini.
