SWARANESIA.COM- Perbedaan mencolok antara data kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) memantik perhatian publik. Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Namun, data resmi BPS per September 2024 menunjukkan angka kemiskinan hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa.
BPS menegaskan bahwa perbedaan ini bukan kontradiksi, melainkan akibat perbedaan metodologi dan tujuan penghitungan. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan global berdasarkan standar paritas daya beli (PPP) dengan tiga tingkatan, salah satunya US\$6,85 PPP per kapita per hari untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia. Sementara itu, BPS menghitung kemiskinan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia melalui pendekatan Cost of Basic Needs (CBN), mencakup kebutuhan pangan dan non-pangan.
BPS juga menekankan pentingnya memahami garis kemiskinan dalam konteks rumah tangga, bukan individu. Rata-rata garis kemiskinan rumah tangga nasional adalah Rp2,8 juta per bulan, namun berbeda-beda tergantung wilayah, mencerminkan variasi harga dan pola konsumsi.
Selain itu, BPS mengungkap struktur masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Di atas kelompok miskin (8,57%), terdapat kelompok rentan miskin (24,42%), kelompok menuju kelas menengah (49,29%), kelas menengah (17,25%), dan kelompok atas (0,46%). Artinya, meski tidak tergolong miskin, sebagian besar masyarakat masih berada pada posisi rawan secara ekonomi.
