Tempo.co
SWARANESIA.COM, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berarti menghapuskan pilkada langsung oleh rakyat.
“Saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif jika pemilihan kepala daerah baik bupati/walikota maupun gubernur ke depan, dikembalikan melalui DPRD,” kata Dasco melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 November 2019.
Dasco membeberkan sejumlah alasan. Pertama, dia menyebut pilkada melalui DPRD tidak melanggar Undang-undang Dasar 1945 sehingga tak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali kepala daerah masing-masing. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tak secara gamblang menyebutkan pemilihan langsung.
“Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” kata Dasco.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini mengakui bahwa dari sisi politis pilkada langsung memiliki legitimasi kuat karena keterlibatan rakyat memilih pemimpinnya. Namun di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus ekstra keras menjaga stabilitas keamanan.
“Ini mengingat fanatisme antarpendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat,” ujar Dasco.
Berikutnya, Dasco menyinggung biaya tinggi yang dikeluarkan calon kepala daerah saat mencalonkan diri. Dia menyinggung banyaknya kepala daerah terjerat korupsi berkaitan dengan tingginya biaya seperti akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lainnya.
Dari sisi penyelenggaraan, kata dia, pilkada langsung juga memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan. Meski begitu, dia mengklaim besar kecil anggaran bukan masalah utama.
“Masalah yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah itu,” jelas Dasco.
Polemik pilkada merebak seiring pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengevaluasi sistem pilkada langsung.
Menurut Tito biaya politik yang tinggi dan permasalahan lainnya membuat sistem yang sudah berlangsung 20 tahun itu perlu dikaji ulang. Namun Tito belum menjawab tegas apakah evaluasi itu berarti akan mengembalikan pilkada oleh DPRD.
